Mitra Kemanusiaan
Bagi Hubungan Muslim-Barat yang Saling Asah, Asih, Asuh
09 - 15 Nopember 2007
Jika halaman ini tidak tampil sebagaimana mestinya, klik di sini.
Kantor Berita Common Ground - Mitra Kemanusiaan (CGNews - MK)
bertujuan mendorong perspektif dan dialog konstruktif yang berkaitan
dengan hubungan Muslim-Barat. Layanan ini juga tersedia dalam bahasa
Arab, bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Untuk berlangganan, klik di
sini.
Untuk arsip artikel CGNews dan informasi lainnya, silahkan kunjungi
website kami: www.commongroundnews.org.
Kecuali jika ditentukan khusus, ijin hak cipta telah diperoleh dan
semua artikel bisa dipublikasikan kembali oleh media massa atau surat
kabar. Silahkan memberitahukan kepada sumber artikel asli dan Kantor
Berita Common Ground (CGNews).
Dalam edisi ini
1) Air Bersih Menciptakan Kerukunan oleh Sarah Bird
Dalam artikel kedua dari serial kerjasama bisnis antara dunia Muslim
dan Barat, Sarah Bird, seorang asisten peneliti pada D-Lab MIT,
membahas manfaat-manfaat memulai sebuah usaha bisnis sosial di
Pakistan. Sebagai salah seorang pendiri Saafwater, Inc., sebuah
perusahaan yang menyediakan air bersih bagi orang miskin, Bird
berbicara tentang bagaimana " memiliki kaki di dua kebudayaan tidak
hanya mengagumkan dan bermanfaat, tetapi juga merupakan keputusan
bisnis yang bijak."
(Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 6 Nopember 2007)
2) Pakistan di Titik Jatuh oleh Muqtedar Khan
Muqtedar Khan, direktur kajian Islam, profesor luar biasa University
of Delaware dan peneliti tamu Brookings Institution, menilai situasi
politik terakhir di Pakistan setelah pengumuman keadaan darurat yang
dilakukan Presiden Jenderal Musharaf akhir minggu terakhir ini. Khan
melihat baik dampak-dampak domestik maupun internasional.
(Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 6 Nopember 2007)
3) Apa yang Diinginkan Kaum Islamis Dewasa Ini oleh Ibrahim El
Houdaiby
Ibrahim El Houdaiby, seorang anggota dewan dari IkhwanWeb.com, situs
resmi berbahasa Inggris dari Ikhawnul Muslimin, mencoba untuk mengusir
mitos bahwa semua kaum Islamis adalah teroris atau ekstremis sambil
menggambarkan apa yang seseungguhnya diinginkan kaum Islamis moderat
dewasa ini.
(Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 6 Nopember 2007)
4) Dilema Demokrasi di Lebanon oleh Bilal Y. Saab dan Elie D. Al-Kaer
Bilal Y. Saab, seorang asisten peneliti senior di Brookings
Institution, dan Elie D. Al-Kaer, seorang pengacara dan pendiri Center
for Democracy di Lebanon, melihat kesamaan-kesamaan antara sistem
politik Lebanon dan politik dunia. Dalam konteks ini, mereka
menyarankan langkah-langkah selanjutnya yang dapat diambil para pemain
politik untuk membawa negara tersebut ke arah demokrasi sepenuhnya.
(Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 6 Nopember 2007)
5) Islam, Tidak Sesuai dengan Pembaruan? oleh James Wilsdon
James Wilsdon, direktur Atlas of Ideas Project di lembaga cendikiawan
Demos, melawan munculnya anggapan bahwa Islam "bertentangan dengan
inovasi". Sebaliknya, Wilsdon menggambarkan bagamana dalam beberapa
tahun terakhir, dunia Muslim telah menjadi semakin mendukung
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
(Sumber: Financial Times, 18 Oktober 2007)
1) Air Bersih Menciptakan Kerukunan
Sarah Bird
Cambridge, Masachusetts - "Kamu pulang, dan selamat!" adalah ungkapan
yang begitu sering menyambut saya selama dua minggu terakhir. Di
Cambridge, tampaknya hal yang jamak membayangkan bahwa saya tidak akan
bertahan tiga bulan di Pakistan. Nyatanya, kepulangan saya dari
Pakistan dengan sehat walafiat mengejutkan banyak orang-tetapi bukan
karena terorisme atau ekstremisme keagamaan. Pembunuh utama di
Pakistan adalah diare, dan inilah yang membawa saya ke sana, untuk
membangun sebuah prakarsa transnasional: SaafWater.
SaafWater adalah suatu usaha sosial, bisnis yang bertujuan meraup laba
sekaligus berusaha mengatasi masalah sosial. Dalam kasus kami,
tantangannya adalah kurangnya akses terhadap air minum bersih. "Saaf"
adalah kata dari bahasa Urdu dan Hindi yang berarti "bersih", dan
seperti nama kami, bisnis kami melintasi jarak Timur-Barat.
Dr. Aamir Khan, seorang ahli kesehatan masyarakat dari Pakistan,
mendekati lab saya di MIT pada bulan April 2006, karena kami telah
mengembangkan sebuah teknologi yang disebut Portarm, yang ingin ia
gunakan dalam percobaan vaksinnya di Karachi. Beberapa bulan kemudian,
saya pun terbang ke Pakistan untuk melihat kemungkinan bermitra.
Pada kunjungan pertama saya ke Karach,i bulan Agustus itu, saya
terpesona oleh keragaman dan energi kota tersebut. Saya terkejut
mengetahui betapa mudahnya budaya-budaya yang berbeda hidup
berdampingan satu sama lain di kota mega-kosmopolitan yang hiruk-pikuk
dan berpenduduk 15 juta jiwa tersebut. Tanda yang paling nyata dari
keragaman ini terlihat dalam pakaian. Di jalan mana pun, Anda dapat
menemukan laki-laki dan perempuan yang mengenakan celana jins dan kaos
berdampingan dengan orang-orang yang mengenakan pakaian tradisional
shalwar kameez, sebuah kemeja yang panjangnya hingga lutut dengan
bawahan celana panjang longgar, atau burqa, sejenis pakaian yang
menutupi seluruh tubuh, kepala, dan wajah seorang perempuan. Ini
merupakan sebuah perubahan yang menakjubkan dari ruang-ruang MIT.
SaafWater memanfaatkan keragaman ini, dengan menggunakan kaum
perempuan sebagai kekuatan penjualan langsung: mereka pergi dari satu
rumah ke rumah lain dalam lingkungan masyarakat mereka sendiri, sambil
mendidik orang tentang permasalahan air bersih dan menjual produk
SaafWater kepada kawan dan tetangga mereka. Produk SaafWater merupakan
klorin yang sangat murah untuk kebutuhan sehari-hari, yang cukup untuk
memperbaiki kualitas air sebuah keluarga untuk satu hari. Teknologi
ini tidak hanya telah digunakan selama lebih dari satu abad di dunia
maju, tetapi telah berhasil direka ulang dalam sebuah produk rumah
tangga yang disebut Sistem Air Aman oleh United States Centers for
Disease Control.
Gagasan SaafWater berkembang sejalan waktu, dengan Khan dan timnya di
InterActive Research and Development di Karachi di satu sisi, dan di
sisi lain, "ekosistem kewirausahaan" MIT, yang terdiri atas saya
sendiri dan saudara sepupu Khan, Khalid Saiduddin, yang sedang
menyelesaikan gelar MBA-nya di MIT's Sloan School of Management.
(Keluarga-keluarga Pakistan cenderung besar dan memiliki jaringan yang
luas!)
Pendirian ini memberikan kami kesempatan untuk menghasilkan perspektif-
perspektif segar bagi permasalahan yang tak kunjung teratasi dan untuk
dengan cepat mencoba berbagai gagasan langsung di lapangan. Upaya kami
terbayar ketika kami memenangkan $10.000 dalam MIT's $100K
Entrepreneurship Competition - cukup untuk mendirikan perusahaan dan
memulai proyek percontohan kami di Karachi.
Seperti banyak orang Amerika yang terkejut melihat kami pulang dengan
selamat, ketika berada di Pakistan, orang kelihatan sama-sama
terperangahnya, bahkan hanya karena saya datang ke sana. Mereka sering
bertanya, dengan rasa ingin tahu yang dapat dimengerti, "Mengapa
Pakistan?"
Menurut saya mengawali sebuah bisnis di Pakistan merupakan hal yang
masuk akal. Pakistan memiliki penduduk terbesar keenam di dunia dengan
jumlah 160 juta jiwa, dua mega-city yang sangat padat (Karachi dan
Lahore), dan kebutuhan besar akan produk-produk air bersih. Selain
itu, bahasa Inggris merupakan bahasa bagi dunia bisnis dan pemerintah
di sana, peraturan- peraturannya ramah terhadap bisnis asing, dan
ekonomi sedang meledak dengan pertumbuhan 7% tahun lalu. Seperti yang
dikatakan Ken Morse, Direktur Pelaksana MIT Entrepreneurship Center,
"[Pakistan] adalah kawah penuh kesempatan yang menggelegak."
Ken dan rekan-rekan di MIT dan MIT ClubPakistan telah bekerja
melintasi kesenjangan Timur-Barat dalam kolaborasi dengan Organization
of Pakistani Entrepreneurs (OPEN). Mereka telah memulai sebuah
Entrepreneurship Network di Pakistan yang telah menjadi tuan rumah
bagi sejumlah lokakarya dan telah mengumpukan kekuatan-kekuatan MIT
OPEN dan Enterprise Forum of Pakistan meluncurkan sebuah Business
Acceleration Competition yang bertujuan memungkinkan para pengusaha
teknologi yang banyak jumlahnya dan telah melakukan berbagai usaha
besar di Pakistan, meraih potensi global mereka sepenuhnya.
Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini memetik manfaat
dari kolaborasi lintas Atlantik tersebut. Bagi kami yang berada di
sisi samudra ini, ia membuka peluang-peluang dan pasar-pasar baru yang
menarik; di sisi yang lain, ia membawa cara-cara baru melakukan
bisnis, memperbaiki akses terhadap modal dan pasar, dan pembaruan rasa
optimisme dan kegembiraan.
Sekembalinya saya ke kehidupan di Masachusetts, keindahan pegunungan
Pakistan dan kesemarakan Karachi memanggil saya kembali. Bagi saya,
dan bagi SaafWater, memiliki kaki di dua kebudayaan tidak hanya
mengagumkan dan bermanfaat, tetapi juga merupakan keputusan bisnis
yang bijak.
###
* Sarah Bird adalah asisten peneliti di D-Lab MIT dan salah seorang
pendiri SaafWater, Inc. (www.saafwater.com). Artikel ini merupakan
bagian dari serial kerjasama bisnis Muslim-Barat yang disebarluaskan
oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) dan dapat dibaca di
www.commongroundnews.org.
Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 6 Nopember 2007,
www.commongroudnews.org
Telah memperoleh hak cipta.
2) Pakistan di Titik Jatuh
Muqtedar Khan
Washington, DC - Pada tanggal 3 Nopember, Presiden-Jenderal Musharaf
menyatakan keadaan darurat di Pakistan, menunda konstitusi sementara,
dan yang sangat penting menempatkan Mahkamah Agung Pakistan dalam
penahanan militer. Langkahnya telah membangkitkan kecaman di wilayah
tersebut dengan dampak global yang serius.
Pakistan hingga hari ini masih tetap merupakan salah satu dari sedikit
negara Muslim tempat proses-proses demokratis telah berakar selama
bertahun-tahun. Bahkan selama masa-masa ketika Pakistan diperintah
oleh diktator-diktator militer, yang sering terjadi (1958-70, 1978-88,
1999-sekarang), negara tersebut tetap mempertahankan keberadaan pers
yang bebas, kebebasan berpendapat, partai-partai politik yang aktif,
serta pengadilan yang bebas. Biar bagaimanapun, Pakistan merupakan
kebalikan dari sebuah demokrasi yang tidak liberal - ia adalah sebuah
kediktatoran yang liberal. Kemampuan untuk mempertahankan lembaga-
lembaga politik liberal bahkan di bawah kekuasaan militer ini
merupakan sebuah karakter yang penting untuk diingat, sementara kita
menyaksikan rangkaian peristiwa politik yang sedang terjadi di
Pakistan.
Pernyataan darurat Presiden Jenderal Musharaf pada dasarnya merupakan
sebuah upaya untuk melakukan kudeta terhadap sebuah dimensi liberal
penting dari Pakistan - pengadilan yang bebas. Pada bulan Oktober,
Musharaf memenangkan pemilihan presiden ketika masih memegang jabatan
Panglima militer Pakistan. Namun, menurut konstitusi Pakistan, pejabat
pemerintah tidak dapat maju dalam pemilihan. Karena itu, Musharaf
tidak bisa menjadi panglima militer dan maju untuk jabatan politik.
Sebelum Mahkamah Agung memberikan keputusannya tentang mengenai
keabsahan terpilihnya Musharaf sebagai Presiden, ia menyatakan
kekuasaan darurat. Ia juga memberlakukan pengepungan terhadap Mahkamah
Agung, menutup media berita bebas, dan menahan mereka yang telah
menggerakkan Mahkamah Agung untuk menguji kesesuaian dan keabsahan
pemilihannya.
Tahun lalu, popularitas Musharaf telah menurun baik di Washington
maupun di Pakistan, mengingat ia semakin lama semakin kurang berguna,
baik bagi tanah air maupun luar negeri.
Ia telah gagal memberantas kekerasan ekstremis yang telah merenggut
korban lebih dari 450 jiwa. Perang militer di wilayah-wilayah suku
pedalaman terhadap para pendukung Taliban dan di Masjid Merah telah
membangkitkan penolakan dan kemarahan yang belum pernah terjadi
sebelumnya terhadap Musharaf. Para pengecamnya melihat Musharaf melulu
sebagai alat Washington yang tidak melakukan apa pun kecuali ikut
Amerika berperang melawan teror, yang di Pakistan sebagian besar
dipandang sebagai perang melawan Islam.
Musharaf membawa suatu tingkat kestabilan bagi masyarakat dan
memberikan dorongan bagi perekonomiannya yang menurun menyusul kudeta
1999. Persekutuannya dengan pemerintah Bush pasca 9/11 membawa
miliaran dolar bantuan militer dan ekonomi bagi Pakistan. Ia juga
menghasilkan tata pemerintahan yang efisien dan bebas korupsi berkat
profesionalisme militer.
Namun, penduduk Pakistan telah menjadi terbiasa dengan perubahan-
perubahan positif, korupsi yang terlupakan dan kekacauan di bawah
pemerintahan demokratis sebelumnya sejak tahun 1988-1998, dan sekarang
tidak puas dengan pergolakan yang diakibatkan dari upaya-upaya
Musharaf, yang sedang terdesak, dalam mempertahankan kekuasaan.
Bahkan beberapa elit sekuler yang mendukung cara-cara Musharaf yang
tidak demokratis tersebut menjadi semakin sadar tentang besarnya
kekesaannya. Mereka menghargai pendekatannya yang tercerahkan terhadap
Islam. Mereka melihatnya sebagai sebuah kekuatan yang walaupun melawan
demokrasi untuk mempertahankan kedudukan presiden, tapi mampu
meningkatkan kebebasan sekularisme dan beragama. Sayangnya apa yang
mereka saksikan teryata lebih banyak ekstremisme Islam.
Bagi dunia luar, Pakistan telah menjadi negara terdepan dan sekutu
utama Amerika dalam melawan Al Qaeda dan Taliban,. Kudeta 1999
digambarkan oleh banyak analis sebagai sebuah kudeta melawan terhadap
Washington karena Perdana Menteri Nawaz Sharif dilihat sebagai terlalu
dekat dengan Washington dan Presiden Clinton. Hingga 2001, Musharaf
merupakan seorang persona non grata di Barat, tetapi kemudian menjadi
wajah Islam yang tercerahkan dan koperasi Muslim dalam perang Amerika
melawan ekstremisme Islami.
Sebagai balasannya, Amerika Serikat menyediakan bantuan militer dan
ekonomi dan tidak menekannya untuk mengembalikan demokrasi di
Pakistan. Tetapi ketika dua dari empat propinsi di Pakistan jatuh ke
partai-partai yang mendorong versi ekstrem dari Islam politik pada
pemilihan dewan perwakilan negara, bahaya yang diakibatkan oleh
demokrasi menjadi terlihat jelas bagi Washington.
Jenderal Musharaf tidak sepenuhnya berhasil menekan militansi Islam;
Al Qaeda (menurut Dewan Intelijen Nasional) telah membangun kembali
kekuatannya hingga seperti pra 11 September dan Taliban terus
mengobarkan perang mereka melawan kekuatan-kekuatan Barat di
Afghanistan dari pangkalan-pangkalan di Pakistan. Pakistan telah
perlahan menjadi negara paling penting bagi keamanan Amerika dan
Barat. Mengingat bahwa negara tersebut memiliki persenjataan nuklir,
signifikansi strategis kegagalan atau kejatuhan pemerintah negara di
Pakistan, tinggi.
Dalam beberapa minggu terakhir, Washington telah memungkinkan
pemulihan hubungan dengan Benazir Bhutto yang dapat memungkinkan
Musharaf membuat suatu transisi menuju demokrasi dan tetap menjadi
Presiden dengan Bhutto sebagai Perdana Menteri, yang mempertahankan
sebuah persekutuan sekuler di Islamabad.
Pernyataan darurat oleh Musharaf adalah kudeta keduanya, kali ini
melawan Washington. Ini tidak hanya mengganggu upaya terakhir untuk
mendorong demokrasi, tetapi juga memperkuat oposisi politik bergaya
Taliban yang mengakui bahwa dengan mengambil langkah agresif ini,
Jenderal sendirilah yang membawa Pakistan ke titik jatuh. Namun kita
masih harus melihat apakah mereka mampu mengumpulkan kekuatan untuk
melangkah lebih jauh.
Washington tidak dapat - dan tidak akan - mengabaikan Musharaf. Memang
langkahnya, yang membawa Pakistan semakin dekat ke kejatuhan,
mendorong Washington untuk menopangnya lebih kuat, walau tidak dengan
gembira. Pada akhirnya, krisis saat ini dapat di dipadamkan, jika
pemulihan hubungan lebih dini antara Musharaf dan Mahkamah Agung
Pakistan dapat diatur. Di sinilah peran yang dapat dimainkan oleh
Benazir Bhutto dan mengukuhkan kembali dirinya sebagai pemain utama,
baik di tanah air maupun di mata Washington.
###
* Dr. Muqtedar Khan adalah direktur Kajian Islam dan profesor luar
biasa University of Delaware. Ia saat ini merupakan peneliti tamu di
Brookings Institution dan peneliti Prince Alwaleed Bin Talal Center
for Muslim-Christian Understanding di Georgetown University. Situs
webnya adalah www.ijtihad.org. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor
Berita Common Ground (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org.
Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 6 Nopember 2007,
www.commongroudnews.org
Telah memperoleh hak cipta.
3) Apa yang Diinginkan Kaum Islamis Dewasa Ini
Ibrahim El Houdaiby
Kairo - Apa sesungguhnya yang diinginkan pemerintahan dan pembuat
kebijakan Barat dari kaum Islamis, yaitu orang-orang dan kelompok-
kelompok yang mempercayai bahwa sistem pemerintah mereka seharusnya
berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam? Sebagai seorang Islamis
moderat yang ingin membangun jembatan jembatan pemahaman dan
komunikasi dengan orang-orang yang berbeda di Barat dan di mana pun,
saya menemukan kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini.
Selama beberapa dekade terakhir, sebuah wacana moderat telah
berkembang dalam Islam politik, mendamaikan antara ajaran-ajaran Islam
dengan kehidupan modern setelah mengalami dekade-dekade kemandekan dan
yang menghasilkan penyelesaian-penyelesaian bagi beberapa isu yang
telah disepakati dan dapat diterima secara Islami. Dewasa ini Islamis
moderat sepenuhnya mendorong demokrasi, dan wacana mereka
menggambarkan suatu penghormatan yang jelas terhadap kemerdekaan sipil
dan hak-hak asasi manusia.
Wacana kontemporer ini tidak memiliki kandungan anti-Barat. Benar, ia
memiliki kedudukan-kedudukan yang berbeda tentang beberapa isu, tetapi
hal tersebut merupakan wacana yang seimbang yang membuat pemisahan
tegas antara pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat madani.
Hal tersebut merupakan sebuah wacana yang menyadari bahwa Barat bukan
lagi sebuah blok homogen dan bahwa sejumlah besar perbedaan besar juga
mereka miliki. Namun, kebanyakan - jika bukan semua - lingkaran
pejabat Barat telah menunjukkan keengganan yang sangat besar
menanggapi perkembangan Islam politik ini.
Sementara kaum intelektual dan lembaga cendikiawan yang telah begitu
gigih mengejar peluang-peluang dialog dengan kaum Islamis moderat,
begitu sedikit pejabat yang menunjukkan minatnya bergabung dengan
diskusi-diskusi tersebut, terlepas keikutsertaan mereka dalam banyak
kuliah dan pembicaraan tentang hal tersebut.
Saya mengerti bahwa para pembuat kebijakan Barat memiliki kepedulian-
kepedulian keamanan di benak mereka ketika berurusan dengan kaum
Islamis. Tetapi saya pikir sah untuk menganggap bahwa para pembuat
kebijakan ini merupakan orang-orang yang cerdas, berpengetahuan, dan
cukup dewasa untuk menyadari bahwa tidak semua aktivis Islam merupakan
teroris, dan bahwa kelompok-kelompok teroris sama kritisnya terhadap
berbagai kelompok moderat yang cinta damai seperti halnya terhadap
Barat. Ikhwanul Muslimin bukanlah al Qaeda, dan wacana-wacana politik
Khayrat El Shater, deputi kepala Ikhwanul Muslimin, dan Ayman Al
Zawahry, ideolog terkemuka Al Qaeda, sangat jauh berbeda.
Kenyataannya, perbedaan-perbedaan dalam Islam politik ini seharusnya
mendorong para pembuat kebijakan Barat untuk berurusan dengan kelompok-
kelompok moderat, yang pemberdayaannya dapat menggerus dengan cepat
pendapat para radikal bahwa pintu-pintu pembaruan perdamaian telah
tertutup. Mereka seharusnya terlibat dalam pembicaraa-pembicaraan
dengan kaum moderat, dan memungkinkan peran serta mereka sebagai wakil-
wakil terpilih dalam sebuah sistem politik di negara-negara mereka
masing-masing.
Saya juga mengerti bahwa sebagian aktivis demokrasi Barat bersikap
skeptis terhadap sentimen demokratis Islami, dan masih takut bahwa
konsep "satu orang, satu suara, satu kesempatan", yang mengesankan
bahwa jika para politisi Islami terpilih secara demokratis dalam
pemerintahan, mereka akan memastikan bahwa tak ada partai lain yang
memperoleh kesempatan yang sama seperti mereka. Namun, bukti empiris
justru menunjukkan kebalikannya. Pemilihan sindikat profesional di
Mesir dan pemilihan parlementer di Turki dan Maroko, misalnya, jelas
menunjukkan bahwa partai-partai yang berakar dalam politik Islam tetap
menghormati sistem yang mereka pilih sebagai tempat bersaing. Terbukti
bahwa semakin terpadu kaum Islamis, semakin proses-proses demokrasi
yang penuh hormat terjadi.
Sebagian pembuat kebijakan dan pendukung masyarakat madani Barat juga
khawatir tentang perilaku politik Islam terhadap hak-hak asasi manusia
dan kebebasan sipil. Sekali lagi, ini merupakan sebuah kesalahpahaman
konsep yang mengelompokkan semua aktivis politik Islam menjadi satu
dan gagal melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka.
Kenyataannya, sebagian kelompok moderat lebih mampu melindungi dan
mendorong hak-hak asasi manusia di dunia Muslim daripada rezim-rezim
kontemporer. Kebanyakan rezim kontemper menghadapi popularitas yang
semakin terkikis, dan menggantinya dengan menggunakan langkah-langkah
di luar hukum dan melanggar hak-hak asasi manusia untuk membungkam
lawan mereka.
Tentu saja, negara-negara Barat dan Muslim tidak akan bersepakat dalam
setiap isu. Bahkan para politisi Barat tidak sepakat tentang beberapa
isu khusus hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup ketika
menyangkut hukuman mati dan aborsi, harusnya dituangkan ke dalam
hukum. Banyak keputusan seperti itu yang dibuat berdasarkan nilai-
nilai mayoritas dari suatu masyarakat tertentu. Yang penting adalah
bahwa hak-hak asasi dasar manusia yang disarankan perjanjian-
perjanjian internasional dihormati dan didorong. Berbagai keprihatinan
bagi para aktivis hak-hak asasi manusia di wilayah tersebut dewasa ini
seharusnya merupakan menggunungnya angka-angka penyiksaan, penangkapan
para editor surat kabar dan saluran-saluran media lainnya, pengadilan
militer bagi warga sipil, penahanan secara ilegal, kekerasan terhadap
kaum perempuan, kemiskinan, dan ketiadaan demokrasi.
Para politikus Islami moderat kontemporer sepenuhnya mendorong
demokrasi, mendukung kebebasan pers, dan percaya terhadap kesetaraan
yang berdasarkan kewarganegaraan. Hal itu saja seharusnya telah dapat
menyelesaikan sebagian besar isu-isu hak-hak asasi manusia di Timur
Tengah.
Orang seharusnya tidak menilai kedudukan kaum Islamis tentang hak-hak
asasi manusia dengan menilai perilaku sebagian kelompok Islam sayap
kanan. Tulisan-tulisan para cendikiawan Islam seperti Yusef Al
Qaradawi, Tariq El Bishry, Selim El Awwa dan yang lainnya telah
menunjukkan rasa penghormatan yang tinggi kepada hak-hak asasi manusia
dan kebebasan sipil.
Saya sulit memahami apa yang membuat pemerintahan Barat, tidak seperti
organisasi-organisasi masyarakat madani, bersikap skeptis tentang
keterlibatan dalam sebuah dialog yang sehat dengan kaum Islamis
moderat. Saya sulit untuk memahami kebungkaman mereka yang penuh
kecanggungan di tengah pelanggaran-pelanggaran yang terus terjadi
terhadap para aktivis hak-hak asasi manusia oleh rezim-rezim
otoritarian mereka - melarang mereka berpartisipasi dalam politik, dan
memasukkan ratusan dari mereka ke penjara. Saya lebih sulit lagi
memahami bias yang nyata dan kurangnya keadilan yang diperlihatkan
oleh kebungkaman Barat terhadap pengadilan-pengadilan militer yang
terus terjadi terhadap para Islamis moderat yang dibebaskan oleh
pengadilan-pengadilan sipil di Mesir.
Para pejabat pemerintah Barat seharusnya menanggapi dengan positif
terhadap langkah-langkah positif yang telah diambil para Islamis
moderat. Dengan menutup dialog dengan suara-suara moderat politik
Islam, pemerintah Barat secara perlahan sedang menyerahkan kemenangan
kepada kaum radikal yang baik mereka maupun para politikus Islam
moderat dengan gigih berusaha hancurkan.
###
* Ibrahim El Houdaiby adalah anggota dewan dari IkhwanWeb.com, situs
web berbahasa Inggris resmi Ikhwanul Muslimin dan sedang menyelesaikan
MA dalam kajian Islam. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita
Common Ground (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org.
Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 6 Nopember 2007,
www.commongroudnews.org
Telah memperoleh hak cipta.
4) Dilema Demokrasi di Lebanon
Bilal Y. Saab dan Elie D. Al-Kaer
Washington, DC - Dalam sejarah hubungan AS-Lebanon, tak seorang
presiden Amerika pun yang telah berjanji mendukung Lebanon lebih besar
daripada G.W. Bush. Tak seorang presiden Amerika pun yang telah
mengundang lebih banyak pejabat Lebanon daripada G.W. Bush. Mengapa?
Karena tidak ada keraguan dalam pikiran Presiden Bush bahwa Lebanon
dapat menjadi sebuah contoh besar dari apa yang mungkin terjadi di
wilayah Timur Tengah yang lebih luas. Lebanon, seperti yang berulang
kali dinyatakan Presiden Bush, berada di jantung strategi promosi
demokrasi Timur Tengah dari pemerintahannya.
Namun terlepas dari semua perhatian dan kepedulian AS terhadap
Lebanon, koalisi politik terbesar di negara itu - yang memiliki
mayoritas baik dalam cabang pemerintah legislatif maupun eksekutif-
tidak berdaya dalam mengeluarkan perundang-undangan dan memilih
seorang presiden. Ya, mengapa pemimpin mayoritas koalisi parlementer
pro-AS Saad Hariri gagal berkuasa seperti layaknya kelompok mayoritas
yang berjalan dalam sebuah lingkungan demokratis?
Bagi banyak orang, jawabannya kelihatan sederhana dan jelas: oposisi
pro-Suriah/Iran, dengan ujung tombak Hisbullah (kelompok yang dicap AS
teroris), mencegah koalisi pro-Amerika berkuasa melalui berbagai
taktik tekanan. Misalnya, bagaimana bisa mayoritas meloloskan suatu
rancangan undang-undang ketika Juru Bicara Parlemen pro-oposisi Nabih
Beri telah menutup pintu-pintu Parlemen? Bagaimana mereka dapat
memilih seorang presiden jika Beri menolak melaksanakan sidang di
Parlemen? Bagaimana bisa sebuah kabinet melaksanakan pembaruan ekonomi
yang sangat dibutuhkan ketika enam menteri dari pihak oposisi
memboikot sidang-sidangnya? Bagaimana sebuah pemerintah secara umum
bisa berfungsi ketika pihak lain menganggapnya tidak konstitusional?
Tetapi situasi ini lebih rumit dari itu. Tujuan-tujuan politik koalisi
anti-Suriah Hariri, walaupun sungguh-sungguh tulus dan mulia, telah
gagal terwujud sebagian besar karena keadaan alami sistem politik
Lebanon. Politik sektarianisme (yang berarti bahwa posisi-posisi
senior dalam pemerintah Lebanon, Parlemen dan administrasi
dialokasikan berdasarkan identitas sektarian), yang tidak benar-benar
merupakan agenda oposisi, telah mengecewakan harapan semua bangsa
Lebanon yang menyerukan sebuah Lebanon yang bebas, demokratis, dan
berdaulat. Mengapa demikian?
Sistem Lebanon sedihnya serupa dengan politik dunia: pada dasarnya
anarkis. Di Lebanon, suatu keseimbangan kekuasaan yang rumit antara
berbagai masyarakat keagamaan memastikan keamanan publik dan
stabilitas politik. Walaupun menarik di permukaan, sistem ini memiliki
harga yang harus dibayar. Setiap perubahan terhadap keseimbangan
kekuasaan tersebut, entah disebabkan oleh ketidakpuasan internal atau
campur tangan eksternal, dapat menyebabkan pemerintah terpecah.
Sejak kemerdekaannya dari mandat Prancis pada tahun 1943, pemerintah
di Lebanon telah bersikap konsultatif. Para pendiri Republik menyadari
sejak awal bahwa sistem konsultatif merupakan yang paling cocok untuk
menciptakan kerja sama dan kehidupan yang stabil. Walaupun berbagai
peristiwa pada 14 Maret 2005 (ketika lebih dari satu juta rakyat
Lebanon bersatu dan berdemonstrasi menentang kehadiran dan kendali
Suriah), upaya-upaya untuk membangkitkan suatu kesadaran nasional
sejati telah gagal mengatasi kecurigaan-kecurigaan tertentu.
Apakah ini berarti bahwa Lebanon seharusnye menerima dan kembali ke
konsensus politik, serta mengabaikan aspirasi-aspirasi demokrasi
liberalnya? Jawabannya adalah tidak. Lebanon tidak ditakdirkan untuk
menyeimbangkan stabilitas politik dengan demokrasi sepenuhnya. Tak
satu pun masyarakat modern yang kompleks dapat hidup dan tumbuh dengan
hanya mengandalkan konsensus; ia membutuhkan lembaga pemerintahan yang
mampu membuat keputusan yang tak dapat dibuat hanya dengan konsensus.
Tetapi jika kita percaya bahwa anarki terjadi dari apa yang dibuat
oleh negara, maka kita seharusnya memiliki keyakinan atas kemampuan
rakyat Lebanon untuk meloloskan diri dari kondisi ketakbernegaraan ini
dan bertransisi dengan damai dari sebuah demokrasi terbatas menjadi
demokrasi maju.
Koalisi yang memerintah di Lebanon seharusnya tidak disalahkan atas
aspirasi-aspirasinya, tetapi atas bagaimana ia terjadi dan mencoba
untuk mewujudkannya. Hingga saat ini para pemimpinnya seharusnya telah
memetik pelajaran dari masa lalu dan menghargai perangkap sistem.
Secara sederhana, koalisi Hariri tidak dapat memerintah tanpa
bernegosiasi dengan yang lain dan tidak dapat memaksakan kehendak atau
gagasannya terhadap pihak oposisi. Ini juga jelas berlaku untuk pihak
oposisi. Sebab itulah, keluar dari kekacauan saat ini dengan memilih
seorang presiden yang netral yang dapat mengawasi transisi dari sebuah
sistem politik kekhususan (saat ini) ke politik mayoritas (yang
diharapkan) merupaka kebutuhan yang mendesak.
Amerika Serikat dapat membantu Lebanon memenuhi proyek itu dengan
menghormati keseimbangan kekuasaan antara masyarakat-masyarakat
keagamaannya dan terus melindunginya dari campur tangan yang tak
diperlukan dari Suriah.
Perubahan-perubahan ambisius dan menyeluruh dari sistem politik
Lebanon seperti yang diusulkan (sadar maupun tidak) oleh koalisi
Hariri tidak dapat terjadi dalam semalam atau tanpa konsensus elit,
karena elit merupakan agen-agen perubahan di Lebanon. Gradualisme
merupakan satu-satunya jalur yang tetap dan diharapkan bagi Lebanon
menuju demokrasi seutuhnya.
###
* Bilal Y. Saab adalah asisten peneliti senior pada Saban Center for
Middle East Policy, Brookings Institution. Elie D. Al-Kaer adalah
seorang pengacara dan penasihat hukum dan pendiri Center for Democracy
di Lebanon. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common
Ground (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org.
Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 6 Nopember 2007,
www.commongroudnews.org
Telah memperoleh hak cipta.
5) Islam, Tidak Sesuai dengan Pembaruan?
James Wilsdon
London - Nama-nama seperti Nasir al-Din al-Tusi dan Ibn al-Nafis
mungkin kurang banyak diketahui banyak orang dibandingkan Isaac Newton
atau Albert Einstein. Tetapi mereka dan para cendikiawan Islam lain
pada abad ke-12 dan ke-13 merupakan pemikir-pemikir terkemuka yang
berbagai karyanya telah menentukan arah dari ilmu pengetahuan modern.
Seperti halnya Cina, sejarah ilmu pengetahuan dan penemuan Islam
merupakan sebuah amsal yang penuh perkembangan besar yang diikuti oleh
kemunduran yang tajam dan berkepanjangan. Dewasa ini, pengeluaran bagi
penelitian dan pengembangan di sekitar 57 negara-negara anggota
Organisasi Konferensi Islam (OKI) rata-ratanya hanya sekitar 0,38
persen dari pendapatan domestik kotor, dibandingkan dengan rata-rata
global yang 2,36 persen.
Ini tidak hanya sekedar sebuah tanda dari kemiskinan relatif: negara-
negara penghasil minyak seperti Arab Saudi dan Kuwait termasuk di
antara penanam modal terendah dalam persentase penelitian mereka
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2005, 17 negara dari
dunia Arab secara bersama-sama menghasilkan 13.444 terbitan sains,
lebih sedikit dari 15.455 yang dicapai oleh Harvard University
sendirian. Sebuah survei ilmu pengetahuan tahun 2002 di wilayah
tersebut dapat mengenali hanya tiga subyek yang memiliki kemajuan:
teknologi desalinasi, reproduksi onta, dan penelitian elang. Hal ini
telah menyebabkan sebagian pengulas berpendapat bahwa ada sesuatu
dalam Islam yang bertentangan dengan pembaruan. Namun, gambaran
tersebut mulai berubah.
Di penjuru dunia Islam, dalam 12 bulan terakhir telah ditandai oleh
berbagai pengumuman yang nyata. Pada bulan Mei 2007, Uni Emirat Arab
meluncurkan sebuah yayasan bernilai $10 miliar untuk menciptakan pusat-
pusat penelitian di universitas-universitas Arab. Di Nigeria,
pemerintah telah menyalurkan dana $5 miliar ke dalam suatu dana
pengembangan teknologi minyak untuk mendukung penelitian dan
pendidikan. Di Qatar, sebuah kota pendidikan seluas 2.500 acre telah
dibangun di luar Doha dan merupakan rumah bagi kampus-kampus
internasional dari lima universitas terkemuka dunia. Sebelumnya, pada
bulan Agustus 2006, raja Abdullah dari Arab Saudi telah meletakkan
batu landasan bagi sebuah universitas senilai $2.6 miliar yang
ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di Taif. Pada bulan
Desember tahun lalu, Presiden Mesir Hosni Mubarak meluncurkan "dekade
ilmu pengetahuan dan teknologi".
Pada tingkat multilateral, ada sebuah fokus pada ilmu pengetahuan dan
inovasi. Pada tahun 2005, OKI mengumumkan sebuah program aksi 10
tahun, yang merinci sasaran-sasaran bagi pembaruan pendidikan dan
mengusulkan agar pada tahun 2015, negara-negara anggota seharusnya
dapat menyisihkan 1,2 persen dari PDB mereka untuk penelitian dan
pengembangan. Dorongan khusus datang dari bangsa-bangsa kaya minyak,
yang melihat inovasi sebagai kunci bagi kemakmuran jangka panjang
mereka.
Berapa jauh dan cepat masing-masing negara maju dalam meja liga
inovasi masih harus ditunggu. Beberapa di antaranya mungkin dapat
bersaing dengan Eropa, Jepang, atau AS, di masa depan, termasuk
berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ilmu pengetahuan baru seperti Cina
dan India. Tetapi seperti yang telah dibuktikan bangsa-bangsa kecil
seperti Finlandia, Irlandia, dan Singapura, sebagian kisah sukses
inovasi global dalam dekade terakhir, dunia Islam mungkin juga akan
mengejutkan kita.
Di Barat, berkat usaha-usaha terbaik dari Richard Dawkins, Christopher
Hitkens, dan yang lainnya, muncul kembali kecenderungan untuk melihat
ilmu pengetahuan dan agama sebagai kutub yang berlawanan. Di manapun,
sering ada penerimaan lebih besar bahwa agama memiliki tempat di
samping bukti dan akal. Semakin banyak pemerintah relijius Islam yang
terbukti paling suportif terhadap penelitian ilmu pengetahuan. Iran,
contohnya, merupakan negara Timur Tengah pertama yang mengembangkan
garis stem sel embrionik.
Jalan menuju dunia Islam yang lebih inovatif bukannya tanpa halangan.
Beberapa tantangan besar masih menghadang. Peningkatan yang besarnya
di luar kebiasaan bagi penelitian masih lebih ditujukan bagi teknologi
militer - lebih banyak didorong oleh geopolitik daripada mengejar ilmu
pengetahuan baru. Kemajuan-kemajuan teknologi nuklir Iran tidak akan
dipandang setara dengan perkembangan-perkembangan dalam industri
piranti lunak di Malaysia.
Otak-otak dunia Islam masih banyak tersedot keluar, dengan banyak
ilmuwan dan insinyur berbakat yang memilih mengejar karir di Amerika
Serikat dan Eropa, dan sedikit tanda aliran orang yang pulang seperti
orang-orang Cina dan India, yang telah memberikan dampak begitu
positif pada negara mereka. Sebuah pertanyaan terakhir dan lebih
mendasar adalah apakah masyarakat yang masih sering menolak demokrasi
dan keterbukaan terhadap perdebatan dapat benar-benar menjadi lahan
subur bagi kreativitas dan penemuan. Seperti yang disimpulkan Pervez
Hoodbhoy, seorang ilmuwan terkemuka Pakistan, dalam sebuah artikel
belum lama ini dalam Physics Today: "Perjuangan untuk mendorong ilmu
pengetahuan harus dilakukan bersama-sama dengan kampanye yang jauh
lebih besar untuk menekuk keortodoksan yang kaku dan mendorong
pemikiran, seni, filsafat, demokrasi, dan pluralisme modern."
###
* Penulis adalah direktur dari Atlas of Ideas Project pada lembaga
cendikiawan Demos. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita
Common Ground (CGNews) dan dapat dibaca di www.commongroundnews.org.
Sumber: Financial Times, 19 Oktober 2007, www.ft.com
Telah memperoleh hak cipta.
Pandangan Kaum Muda
No comments:
Post a Comment